undang undang tentang bpd terbaru pdf. 012/PUU-I/2003) Undang-undang No. undang undang tentang bpd terbaru pdf

Dengan Persetujuan: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam. pdf. mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Pascaterbitnya POJK tersebut, banyak BPD yang mulai melirik terbangunnya kelompok usaha bersama (KUB). Perihal BPD tercantum dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 1 Rating 50108 Unduh Penggunggah : fendik. Undang-undang (UU) NO. Jul 26, 2020 · Pada prinsipnya pemekaran desa dibenarkan oleh UU. 17, LN. Penyisipan satu pasal di antara pasal 87 dan jyga pasal 88 yakni pasal 87a tentang Bumdes yang dikelola secara profesional dengan bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan atau koperasi untuk membentuk. Permendesa Nomor 16 Tahun 2019. BAB V TUJUAN DAN FUNGSI Pasal 10 (1) Tujuan umum Partai Politik adalah: a. Staatsblad tentang Perkumpulan. Administrasi Badan Permusyawaratan Desa Sungai. Baca juga : Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Kepala Desa Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014. PERMENDAGRI NO 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA. Adapun dasar hukum dimaksud sebagai berikut: 1. Dari fokus mengobati menjadi mencegah. Belum Tersedia. STATUS PERATURAN. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana. 2 Identifikasi Masalah. 50108. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Itulah hal- hal terkait dengan BPD beserta syarat menjadi anggota BPD, untuk masa kerja seorang anggota BPD yaitu selama 6. 21/2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Undang-undang No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan. 5. com, Jakarta Badan Permusyawaratan Desa atau BPD adalah badan perwakilan masyarakat desa di Indonesia. Peraturan Pemerintah No. Sehingga, Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) yang semula berbunyi,. 000 jiwa 5 (lima) orang anggota; b. Jadi, aturan yang dijadikan dasar sebagai pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Khusus mengenai hak dan kewajiban BPD, diatur dalam Pasal 61-63 UU Desa. Contoh Peraturan Desa tentang BPD. Jenis. E. Pada Undang-Undang (UU) Otsus Papua yang baru diatur mengenai kewajiban pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota untuk mengalokasikan anggaran pendidikan dan kesehatan untuk orang asli Papua (OAP). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3. pencatatan data dan informasi mengenai BPD. Pemerintah sepakat dengan DPR RI, pentingnya layanan primer yang mengedepankan layanan promotif dan preventif berdasarkan siklus hidup. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Kebijakan. UU No. 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa ditetapkan dan ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada tanggal 11 Juli 2016. Isi UU Kesehatan yang Baru Disahkan. . Undang-undang (UU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerahdiatur lebih lanjut dengan undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (untuk selanjutnya disebut ‘UU Desa’). Mengingat: 1. Disebukan dalam Pasal 13, bahwa syarat menjadi anggota BPD Desa itu. bahwa untuk menjamin. 1 0 02 2016 161 176 162 Desa. perlu membentuk Undang-Undang tentang Penerbangan; Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25A, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. Melalui UU Desa terbaru melahirkan berbagai perubahan dari berbagai aspek juga. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan menjadi Undang-undang. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tettang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan pada 7 Mei 1999 dan berlaku efektif sejak tahun 2000. Preview. Download. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan kepemerintahan yang. com - Badan Legislasi (Baleg) resmi menyetujui penyusunan RUU tentang Perubahan Kedua atas Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang Desa (RUU Desa) menjadi usulan inisiatif DPR. pdf. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 6 Tahun 2014; dan UU Nomor 11 Tahun 2020. Download. - 2 - 2. Pasal 20 ayat 1, BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala Desa dalam pengelolaan keuangan Desa. Liputan6. tersendiri dengan undang-undang; d. Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa induk. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945; 2. Demikian sedikit penjelasan tentang Laporan Kinerja BPD yang wajib disampaikan kepada. Selain itu, UU ini juga mencabut beberapa pasal dalam UU Nomor 23. 2016. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang(3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. Undang-Undang ini disamping memperkuat konsep reintegrasi sosial juga memperkuat konsep keadilan restoratif yang dianut dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan pembaruan hukum pidana nasional Indonesia. Permendagri 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa atau BPD ini mengatur tatacara pencalonan, kriteria, hingga pendanaan BPD di Desa secara rinci. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. STATUS PERATURAN. 6. Pasal 33 Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (“BPD”). dilihat dalam UU 6/2014 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang. Menyatakan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan. UU Nomor 28 Tahun 2007 _penjelasan. Akhirnya, pada tanggal 12 April 2012, dalam Rapat Paripurna DPR RI, RUU PenggantianMengingat : 1. 3. ABSTRAK: Keolahragaan harus mampu menjamin pemerataan. Buku ini merupakan himpunan pemikiran mengenai urgensi dan analis perlunya pembentukan Undang-Undang tentang MPR tersendiri sebagai suatu referensi baru, bahwa mengingat pentingnya tugas dan kewenangan MPR sebagai lembaga kedaulatan rakyat dibutuhkan penguatan terkait dengan tugas dan kewenangan konstitusionalnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1, desa adalah desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangMengingat : Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG LALU LINTAS DAN. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong Dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang -Undang Dasar 1945; 2. ***) Pasal 12 Presiden menyatakan keadaan bahaya. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik. Mar 24, 2023 · Liputan6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 55 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai 3 fungsi yaitu, pertama : membahahas dan. Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tahun 2019. Approve. 2 Tahun 2022 tentang. BAB II JENIS DAN BENTUK ADMINISTRASI DESA Pasal 2 Jenis Administrasi Desa terdiri. pdf. Indonesia, Pemerintah Pusat. Daftar Gaji PNS Golongan 2A & Tunjangannya 2023. Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jika dalam pembentukan perundang-undangan digunakan istilah ‘persetujuan bersama’, UU Desa menggunakan istilah ‘disepakati. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. pdf. 2016/NO. 110 TAHUN 2016 Tentang BPD/ BAMUS. Indonesia Tahun 1945;dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; Mengingat : 1. menjaga dan memelihara keutuhan Negara. Berikut rincian Perubahan APBDesa Kedungsigit Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Desa Kedungsigit Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan. ABSTRAK: Untuk mewujudkan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terencana, terpadu,. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu dilakukan. Undang-Undang ini mengatur tentang kesehatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Darah; Mengingat : 1. pdf. Disebutkan dalam pasal 20, bahwa Badan Permusyawaratan Desa disingkat BPD itu dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dalam hal pengelolaan keuangan desa ( ayat 1). 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan; Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 H ayat (1), pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar. 6. 5. membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang; Mengingat : 1. 2. Pasal 34 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal. Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; g. com Ditjen Bina Pemdes - Kementerian Dalam Negeri Oct 1, 2023 · 3. 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa; 1. Menyampaikan usul dan/atau pendapat. 13. INPUT TERBARU. Hasilnya, disepakati 19 poin. apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaaan modal daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilandiatur tersendiri dengan undang-undang; d. Tahun. Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. a. Bagikan ke: Twitter Facebook. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 1 angka 2 6 Dasar Hukum Pengawasan Dana Desa oleh BPD, diakses pada tanggal: 17 Des 2018. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 55, disebutkan bahwa BPD mempunyai tiga fungsi utama, yaitu. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2019. Download Free PDF. Standar Nasional Pendidikan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. BPD merupakan “parlemen” di pemerintahan desa dan menjadi penyambung suara masyarakat desa. Pimpinan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris masing-masing 1. Menimbang: a. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun. dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; Mengingat : 1. Buku data anggota BPD tahun 2016 181 16. Download Free PDF. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang Undang Tentang Bpd Terbaru Pdf Selamat datang! Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas beberapa undang-undang yang penting dan. pdf. 6 Cara Cek Pangkat PNS di BKN Lewat Aplikasi HP. Peraturan Pemerintah No. Adapun persetujuan tersebut diambil melalui rapat pleno yang diselenggarakan di Gedung DPR, Senin (3/7/2023). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang. dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1. diganti dengan undang-undang yang baru mengenai kekarantinaan kesehatan; e. Reject. Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Mengingat : 1. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Peraturan pelaksanaan dari PP ini harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini. UU No. pdf. Permen ini diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2016. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Undang-Undang Ormas jelas merupakan UU yang salah kaprah dan salah arah, sehingga harus dicabut, bukan direvisi (seperti yang telah diusulkan oleh DPR dan Pemerintah melalui. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698); dan b. 21 tahun 2008 yang disahkan pada tanggal 16 Juli 2008 memiliki beberapa ketentuan umum yang menarik untuk dicermati. BPD Sampano Info ! Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 6/2014) Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembag. 9 Tahun 2016 Pasal 53 ayat (1) huruf c menyatakan : Pasal 1 angka 25, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan. 05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial; Mengingat : 1. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2018. Pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana. Dicabut sebagian dengan :. 2. tahun 1960 tentang rahasia bank. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 1999. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangUndang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2007. . ABSTRAK PERATURAN. Pasal 79 ayat (2) huruf a yang mengatue tentang rencana pembangunan jangka menengah desa, untuk jangka waktu 9 tahun . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) ; 7. Perihal BPD tercantum dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan diatur secara khusus melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Berikut cakupan peraturan yang mengatur tentang BPD: 1. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah . Bentuk. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Permendagri 110 tahun 2016 ditandatangani Menteri Tjahjo Kumolo pada 30 Desember 2016 dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 89 pada tanggal 10 Januari 2017. 19. UU No. Tutup. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.